Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Pembiayaan
Kesehatan tahun 2016 di Indonesia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Jogjakarta, 14 Januari 2016

Pengantar

Saat ini kita sudah memasuki bulan pertama tahun 2016, dimana tahun ini merupakan tahun besar perubahan. Isu global yang menarik untuk dijadikan landasan pemikiran adalah, transisi dari Target Pembangunan Millenium 2015 (MDG 2015) Target Pebangunan yang Berkelanjutan (SDG). Selain itu juga perubahan organisasi dab politik internasional, bahkan perlu untuk dijadikan dasar arah kebijakan nasional, tidak terkecuali kebijakan kesehatan. Pada tahun 2015 lalu, ada berbagai macam isu kebijakan kesehatan yang penting dan perlu untuk dicermati. Salah satunya adalah perkembangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan. Kebijakan-kebijakan pembiayaan kesehatan di tahun 2015 perlu direnungkan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan di tahun 2016 ini. Perenungan tersebut bertujuan untuk:

• Menyimpulkan gambaran hubungan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembiayaan kesehatan yang terjadi di tahun 2015 sebagai dasar arah kebijakan di tahun 2016.
• Merefleksikan apa yang terjadi di tahun 2015 untuk keperluan pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan di masa mendatang (2016 dan seterusnya).

Refleksi tahun 2015

Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi sektor kesehatan yang dipicu oleh perubahan besar dalam kebijakan pembiayaan kesehatan. Tujuan perubahan besar ini sangat mulia, untuk menjamin hak dasar dalam hidup manusia yaitu pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya dikelola secara bersamaan dan terkoordinir seperti apa yang ada di teori reformasi dari sekelompok dosen Harvard University, ternyata belum dilakukan. Untuk itu perlu dicatat kembali teori reformasi yang berupa suatu kerangka kerja mengenai berbagai kebijakan dalam sistem kesehatan yang bertujuan memberikan pandangan perlunya penetapan berbagai kebijakan kesehatan secara terkoordinir oleh pelaku reformasi sistem kesehatan di aspek pembayaran, pembiayaan, organisasi, regulasi, dan perilaku. Penetapan berbagai kebijakan kesehatan ini sebaiknya ditata bersama untuk dapat mempengaruhi kinerja system kesehatan.

Isu terbesar selama tahun 2015 untuk pembiayaan kesehatan, adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembiayaan oleh pemerintah pusat disalurkan melalui BPJS sesuai Kebijakan Pembiayaan JKN, dan secara tradisi melalui Kementerian Kesehatan. Di tahun 2015 dilaporkan masih terjadi kekurangan dana di BPJS, seperti pada tahun 2014. Dana APBN untuk Penerima Bantuan Iuran menjadi penutup kekurangan BPJS karena klaim rasio kelompok Non-PBI mandiri masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya gejala subsidi salah sasaran: Dana PBI untuk masyarakat miskin masuk ke kelompok yang mampu. Data tentang hal ini sulit dicermati karena di dalam BPJS belum ada pagar/kompartemen . Catatan dari berbagai sumber tidak resmi: Klaim Rasio PBI di bawah 100% sementara Klaim rasio Non-PBI mandiri diduga masih di atas 100% karena adverse selection.

Selama 4 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan belum mampu menyerap dengan baik dan kinerja juga belum terukur. Ada catatan di akkhir tahun yaitu pengumpulan dana dari pajak oleh pemerintah mengalami kesulitan. Target penerimaan pajak tidak tercapai. Dana-dana yang berada di Kementerian Kesehatan dan BPJS mempunyai masalah spesifik. Alokasi kemenkes ke daerah masih seperti tahun 2014. BOK masih dalam pola mekanisme TP. Diujung tahun 2015 ada kebijakan penganggaran yang akan merubah mekanisme penyaluran anggaran Kemkes di tahun 2016 ini. Sistem kontrak sudah dicoba di beberapa daerah.

Apa yang terjadi di berbagai kebijakan kesehatan tahun 2015 belum menunjukkan reformasi kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan yang sangat menonjol adalah kebijakan pembiayaan. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan kesehatan. Banyak pihak sudah mendapatkan manfaatnya. Akan tetapi peningkatan pembiayaan ini belum dirancang dan ditata dengan berbagai kebijakan kesehatan lainnya. Akibatnya ada kekawatiran tentang kelangsungan kebijakan pembiayaan JKN saat ini, serta pengaruhnya pada pemerataan pelayanan kesehatan. Terlihat bahwa prinsip reformasi belum dijalankan dengan baik.

  Tujuan Seminar

Seminar ini bertujuan untuk membahas Refleksi 2015 serta Outlook 2016 terkait Kebijakan Pembiataan Kesehatan di Indonesia. Seminar ini merupakan bagian dari serangkaian pertemuan ilmiah untuk membahas Outlook Kebijakan Kesehatan Indonesia, dimana diharapkan penyaji dari instansi pemerintah dapat menyajikan outlook kebijakan terkait dengan Outlook Kebijakan Pembiayaan Kesehatan tahun 2016. Seminar Outlook 2016 ini akan membahas detail kemungkinan kebijakan pembiayaan serta antisipasi perubahan yang akan terjadi di tahun 2016 dalam sistem kesehatan nasional.

  Hasil Yang Diharapkan

1. Outlook ini dapat dipakai untuk memperbaiki isi kebijakan dan hubungan antara kebijakan yang ada, dan menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan di masa depan di Indonesia.
2. Outlook ini dapat meningkatkan kepemimpinan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan di sistem kesehatan nasional dan daerah.
3. Diskusi lebih lanjut untuk keperluan perbaikan kebijakan dan program di tahun 2016.

  Agenda Acara

Tempat      : Ruang Teater, Gedung Perpustakaan FK UGM, Lt. 2

Waktu       : Kamis, 14 Januari 2016, Pukul 09.00 – 12.30 wib

  Undangan

1. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI)
2. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
3. Direktur Jendral Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI
4. Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
5. Kepala Litbang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
6. Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan RI
8. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi D.I. Jogjakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta
16. IAKMI cabang DIY
17. Akademisi (FK dan FKM di Prop. Jogjakarta)
18. Mitra : World Bank, UNICEF, AIPHSS-DFAT, UNFPA

Kontak Panitia

Wisnu Firmansyah, S.IP

Project Manager of Public Health Policy & Management Division
Center for Health Policy and Management
Faculty of Medicine - Universitas Gadjah Mada
Jalan Farmako Sekip Utara, Gd. IKM Lantai 2, Sayap Utara, FK-UG
Jogjakarta, Indonesia.
Telp/Fax: 0274-549425 (hunting)
Mobile: 081215182789 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.